Sang Jendral Buron

Barangkali peristiwa ini hanya terjadi di Indonesia. Seorang jendral yang telah diputus bersalah oleh mahkamah tinggi menjadi buron aparat hukum karena menolak untuk dijebloskan ke dalam penjara. Alih-alih sang jendral bersikap ksatria dengan menghadapi vonis yang diterimanya, ia malah muncul jumawa di Youtube dari tempat persembunyiannya. Melalui tayangan video yang dapat disaksikan sejagad, ia berdalih bahwa ketidakpatuhannya terhadap putusan tersebut adalah demi penegakan hukum. Sebelumnya, ia malah mengerahkan hampir 30 orang pengawal dengan ancaman siap menembak para eksekutor yang hendak membawanya ke hotel prodeo.

Apa pun perdebatan tehnis hukum yang disampaikan sang jendral beserta para pembelanya, publik menonton sandiwara yang tidak masuk akal di panggung hukum nasional. Bagaimana mungkin seseorang yang telah diputus bersalah di pengadilan tingkat pertama hingga pengadilan yang lebih tinggi, bahkan sampai tingkat kasasi, menolak eksekusi hanya karena interpretasi bahasa dalam keputusan tersebut? Apakah masuk akal jika banding yang diajukan seorang terpidana ditolak maka banding tersebut menggugurkan hukuman di pengadilan di bawahnya dan hanya diinterpretasikan sebagai kewajiban untuk membayar biaya perkara? Kalau demikian keadaannya, semua banding yang menguatkan vonis di pengadilan yang lebih rendah harus batal demi hukum. Bukankah setiap orang yang telah diputus bersalah harus menjalani semacam hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuatnya, apa pun bentuk hukuman tersebut?

Lepas dari persoalan hukum yang sebenarnya sangat sederhana ini, sang Jendral yang buron dan keengganannya menjalani konsekuensi dari apa yang telah diperbuatnya mencerminkan beberapa kebobrokan dalam persoalan hukum kita.

Pertama, hukum kita hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Kalau yang terpidana adalah orang biasa, rakyat kebanyakan, aparat hukum akan dengan garang mengeksekusi keputusan. Sebaliknya, bila yang terpidana adalah orang berpangkat, apalagi mantan jendral yang juga mantan penegak hukum, aparat sepertinya tidak berdaya. Apalagi, bila terpidana adalah orang yang dulunya sangat berkuasa, sisa-sisa kekuasaan masih melekat padanya dan ia masih memiliki banyak pengikut setia yang rela berkurban untuk mencegah eksekusi hukuman ini. Terlebih lagi bila terpidana masih memiliki uang yang berkelimpahan. Dengan uang ia bisa melindungi dirinya dan minta perlindungan dari pihak lain. Dari tayangan televisi, publik bisa dengan mudah menebak betapa kayanya sang Jendral buron ini karena kepemilikannya atas beberapa rumah mewah di kawasan elit di Jakarta dan Bandung. Asetnya yang melimpah ini sekaligus menimbulkan pertanyaan publik, bagaimana dan dari mana sang Jendral mengumpulkan pundi-pundi kemakmurannya?

Kedua, kewibawaan hukum kita semakin merosot. Kejaksaan yang diberi wewenang untuk menjalankan hukum yang seadil-adilnya bagi setiap warga negara tidak mampu menjalankan tugas dengan semestinya. Kaburnya sang Jendral adalah penanda yang semakin mengonfirmasi bahwa penegak hukum telah kehilangan wibawa. Bukan hal yang aneh bahwa di negara kita, kantor polisi diserbu rakyat. Polisi tidak mampu menertibkan rakyat yang melanggar aturan. Lalu lintas di jalan raya semrawut karena aparat hukum, dalam hal ini polantas dan aparat Dishub, tidak berani menindak tegas para pemakai jalan yang melanggar aturan berlalu lintas. Contoh sederhana ini memberi bukti bahwa aparat hukum tidak berwibawa untuk menegakkan aturan yang semestinya. Setiap kali ada pelanggaran, uang dan suap menjadi jalan keluar. Para pelanggar hukum tahu bahwa uang akan membebaskan mereka dari hukuman. Kalau aparat hukum sudah berkolusi dengan para pelanggar hukum, sudah barang tentu kewibawaan hukum tak akan pernah dapat ditegakkan.

Merosotnya kewibawaan aparat diperparah dengan buruknya kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum mudah diamati di ruang-ruang publik. Tengoklah tempat keramaian seperti pasar. Pembiaran pelanggaran yang dilakukan para pedagang yang menggelar dagangan di tempat terlarang menjadi pemandangan yang biasa. Dengan alasan ekonomi, orang kecil memaksakan kehendak dengan tidak mematuhi aturan. Penyerobotan tanah negara, pendudukan daerah bantaran kali, dan perampasan kawasan pejalan kaki oleh pedagang kaki lima merupakan pemandangan yang dapat dan mudah ditemui di segala penjuru. Ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan yang mengatur kehidupan bersama agar tertib, aman, dan nyaman ini dikalahkan oleh alasan-alasan ekonomi yang dipaksakan. Parahnya, hal ini dibiarkan oleh para aparat penegak hukum. Kalau pun ada penertiban, hal ini hanya bersifat sementara. Dalam banyak kasus yang lebih mengkhawatirkan, ketidakpatuhan ini bahkan dikelola oleh para preman yang berkolusi dengan aparat hukum. Kalau orang kecil saja yang tidak patuh hukum dibiarkan, bagaimana dengan orang besar dengan pangkat jendral? Tentu aparat hukum lebih gamang dalam menjalankan putusan pengadilan.

Kasus buron Jendral ini tentu menjadi indikasi karut-marutnya hukum di Indonesia. Hukum yang tak bisa tegak dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu persoalan ini bukan urusan penegakan hukum semata, tetapi juga perlu melibatkan kesadaran masyarakat untuk menaati apa yang telah dijadikan hukum. Sayangnya, dalam hal ini, sang Jendral tidak memberi teladan bagi masyarakat. Jangan salahkan rakyat bila pelanggaran dan ketidakpatuhan semakin marak dalam kehidupan kita